Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkajimengenai akta pengakuan pemilik sertifikat hak atas tanah yang dibuat secara dibawah tangan apakah dapat atau tidak dijadikan dasar untuk melakukan pemisahan sertifikat oleh pihak lain yang haknya masuk dalam sertifikat tersebut.sertamengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain.Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian hokum empris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pernyataan atau pengakuan tertulis secara dibawah tangan mengenai masuknya hak orang lain dalam sertipikat hak miliknya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proses pendafataran peralihan hak atas tanah akibat pemisahan sertifikat sesuai dengan besaran luas tanah yang termuat dalam surat pernyataan atau pengakuan tersebut. Karena yang dijadikan dasar atau bukti oleh Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan proses pendafataran peralihan hak atas tanah akibat pemisahan sertifikat adalah menggunakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, kecuali peralihan melalui lelang. Sehingga kedudukan surat pernyataan atau pengakuan secara tertulis yang dibuat dibawah tangan mengenai adanya hak orang lain dalam sertifikatnya hanya sebagai alat bukti saja bahwa subyek yang namanya terdaftar didalam sertifikat tersebut mengakui adanya hak orang lain yang masuk dalam sertifikatnyadan adapun upaya yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memisahkan tanah miliknya yang terdaftar pada sertifikat atas nama orang lain adalah meminta kepada subyek yang terdaftar namanya didalam sertifikat tersebut untuk melakukan pemisahan terhadap tanah yang menjadi haknya serta membuat akta peralihan hak atas tanah terhadap tanah yang dilakukan pemisahan tersebut untuk dijadikan dasar dalam melakukan proses balik nama.

Concepts :

Access to Document

SDGs

Citations by Year