Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penertiban dan pendayagunaan tanah yang  diterlantarkan oleh pemegang hak guna usaha di Gili Terawangan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini dalam analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan sekunder dengan primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan koseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologi hukum.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Tanggung jawab negara dalam upaya melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Gili Terawangan adalah dengan melakukan koordinasi dengan unsur instansi terkait apabila ada informasi tentang penelantaran tanah. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan  mengelola tanah terlantar serta upaya penanggulangan penguasaan atau pemilikan tanah yang diterlantarkan dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan lahan dalam kaitannya dengan penegakan hak masyarakat atas lahan relatif kurang memadai. Kebijakan pemerintah daerah lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dibandingkan dengan kepentingan warga masyarakat yang menguasai dan mengelola tanah terlantar.

Concepts :

Access to Document

SDGs

Citations by Year