Abstract
Reformasi 1998 mengubah pola interaksi antar pemerintah pusat dan daerah, otonomi menjadi tuntutan daerah sebagai langkah strategis untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi daerah setidaknya memberikan ruang yang luas dalam mengatur dan memetakan potensi daerah, namun tidak dengan keleluasaan daerah dalam membangun kerjasama luar negeri. Membangun hubungan luar negeri harus atas sepengetahuan dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai pemangku tugas hubungan luar negeri. Dengan demikian aparatur negara harus memiliki pengetahuan mendasar mengenai dinamika politik luar negeri Indonesia, dengan harapan untuk memahami ruang yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kerjasama dan bahkan menyelaraskan kebijakan daerah untuk memanfaatkan kebijakan besar Politik Luar Negeri Indonesia. Penguatan peran strategis aparatur negara di daerah mengenai peluang yang dapat dimanfaatkan dari kebijakan besar Politik Luar Negeri Indonesia menjadi sebuah keharusan di era revolusi industri 4.0, konsep sister city, kerjasama pendidikan dan kerjasama strategis menjadi pengetahuan mendasar yang harus dipahami para calon aparatur negara