Abstract
Pemerintah desa merupakan satuan kerja yang berada di bawah 3 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Oleh karena kinerjanya dinilai oleh 3 kementerian, maka penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi sistem pengelolaan keuangan desa yang terkait dengan pembangunan desa dari 3 kementerian tersebut, apakah sudah koheren untuk penilaian kinerja pemerintah desa. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian interpretatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancaradengan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat mengenai sistem dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Capaian Dana Desa dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe)baru terintegrasi pada Tahun 2020 dengan sistem Online Monitoring - Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (OM-SPAN)dalam Siskeudes. Sementara Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kemendagri dan Indeks Desa Membangun (IDM)daripenilaian Kemendes PDTT, belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pengelolaan keuangan desa OM-SPAN