Abstract

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangungan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi di desa merbau mataram yang mendapatkan ADD. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Merbau Mataram sudah akuntabel Baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan untuk transparan pada desa merbau mataram belum transparan terhadap masyarakat.

Concepts :

Access to Document

Citations by Year