Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan di kawasan Geopark Rinjani serta bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi tindakan masyarakat terhadap pengelolaan hutan di kawasan Geopark Rinjani khususnya di kawasan hutan Benang Kelambu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) dasar hukum masyarakat melakukan pengelolaan yaitu hutan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 436/Menhut-II/07 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan serta diperkuat dengan aturan-aturan yang melegalkan kegiatan tersebut. (2) Adapun peran pemerintah terhadap pengelolaan hutan yaitu: peran untuk menguasai, mengelola, mengatur serta peran untuk mengawasi agar kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik.