Abstract
This paper discusses the design of institutional financing at Mataram State Islamic University. The management pattern of UIN Mataram underwent automatic changes in financial, operational and human resource management due to the status shift from an ordinary work unit to a BLU work unit. As a result of the establishment of the BLU work unit, all components within UIN Mataram are required to improve service, performance and productivity as a form of public accountability reality. This is continuous with efforts to appreciate and improve the welfare of all employees at UIN Mataram. The implementation of employee welfare improvements is also motivated by the persistence of inequality in total income between work units, lack of equal distribution of income, and low-performance achievements. Therefore, the existence of a system for improving employee welfare through the provision of BLU remuneration at UIN Mataram will encourage and ensure an increase in public services, institutional performance and productivity. Keywords: Badan Layanan Umum, BLU Remuneration, Islamic Higher Education Abstrak: Tulisan ini membahas desain pembiayaan lembaga di Universitas Islam Negeri Mataram. Pola pengelolaan UIN Mataram mengalami perubahan secara otomatis dalam hal pengelolaan keuangan, operasional, dan sumber daya manusia sebagai akibat peralihan status dari satuan kerja biasa menjadi satuan kerja BLU. Akibat penetapan satker BLU ini menuntut seluruh komponen di lingkungan UIN Mataram untuk meningkatkan pelayanan, kinerja dan produktivitas sebagai wujud realitas akuntabilitas publik. Hal ini berkesinambungan dengan upaya mengapresiasi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai di lingkungan UIN Mataram. Penerapan peningkatan kesejahteraan pegawai juga dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan total pendapatan antar unit kerja, kurangnya pemerataan penghasilan, dan rendahnya capaian kinerja. Oleh karena itu, adanya sistem peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian remunerasi BLU di lingkungan UIN Mataram akan mendorong dan memastikan adanya peningkatan pelayanan kepada publik, kinerja dan produktivitas kelembagaan.