Abstract
Pemerintah desa memperoleh Dana Desa dari pemerintah pusat. Desa semakin disorot karena harus berpedoman pada SDG’s (Sustainable Development Goals). Berdasarkan penelitian Rakhmawati, et al (2021), aspek perencanaan dan penganggaran dengan 18 aspek Sustainable Development Goals (SDG’s) dirasa cukup kompleks dengan 247 indikator, pada 3 pilar (Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan). Penelitian ini ditujukan mengkaji antar dokumen perencanaan dan penganggaran, hingga pelaksanaan keuangan desa, apakah selaras dengan pendataan SDG’s 2021. Desa yang dituju berada di Kabupaten Lombok Barat dengan tipografi berbeda, yaitu daratan, laut/perairan, dan pegunungan. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif. Hasilnya, pada 2022, program SDG’s belum dapat membawa keunikan pada tahapan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pada saat itu, aplikasi pendataan dan pengukur sub indikator SDG’s belum jelas pada 2022. Akibatnya, data realisasi pelaksanaan keuangan desa kurang lengkap diisi oleh desa. Oleh karena itu, peneliti menyarankan adanya standar pelaksanaan keuangan desa yang dirancang lebih jelas dari pemerintah pusat, baik oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kemendes PDTT. Kejelasan standar diperlukan bagi dari segi alat pengumpul data untuk perencanaannya, maupun kejelasan aplikasinya.
Concepts :
Citations by Year
| Year | Count |
|---|---|
| 2024 | 0 |