Abstract
Konsumsi energi di Indonesia bisa dikatakan masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara), sementara energi baru dan terbarukan (EBT) sifatnya masih alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil memunculkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah kaca (GRK) akibat pembakaran bahan bakar fosil. Maka demi mendukung komitmen Indonesia dalam mengembangkan energi yang berkelanjutan, pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sudah selayaknya menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis urgensi pengesahan RUU EBT dalam upaya pengembangan energi yang berkelanjutan serta kerangka pengaturan EBT dalam RUU EBT yang mengedepankan pada prinsip kelestarian dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur EBT saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, regulasi yang ada dan telah diterbitkan oleh Pemerintah terkait EBT sering mengalami perubahan sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum, karena belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang. Selain itu, Penyelenggaraa EBT dilakukan berdasar pada asas kemanfaatan, efisiensi, berkeadilan, kelestarian, dan keberlanjutan, ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian, aksesibiltas, partisipatif, dan keterpaduan.