Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dan analisis Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bawaslu memiliki kewenangan terlalu luas bahkan Mahkamah Konstitusi tidak bisa untuk memeriksa kembali hasil dari putusan Bawaslu karena bersifat final. Hal ini bertentangan dengan prinsip check and balance yang diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, Penyusun memandang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu untuk diganti oleh aturan yang dapat memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa kembali putusan dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu.

Concepts :

Access to Document

Citations by Year