Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) terkait pembinaan kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sesungguhnya adalah mitra kerja. Namun berdasarkan hasil penelitian, pola hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa Maronge pada kenyataanya belum optimal khususnya dalam bidang legislasi karena sampai saat ini belum dibentuk Peraturan Desa tentang pembinaan kemasyarakatan yang memangan sangat dibutuhkan masyarakat Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa. Adapun kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan teknis dalam menyusun Peraturan Desa yang dimaksud, disamping kurangnya intensitas pertemuan dalam membahas Pemerintah Desa, serta tidak adanya anggaran untuk pembentukan Pemerintah Desa tentang pembinaan kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maronge, Kabupaten Sumbawa.

Concepts :

Access to Document

Citations by Year