Abstract

Penegakan supremasi hukum dalam kerangka konstitusi merupakan pilar fundamental bagi tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia, khususnya pada era Reformasi yang ditandai dengan keterbukaan, desentralisasi kekuasaan, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Studi kritis ini menelaah secara mendalam dinamika implementasi prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945, sekaligus mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas supremasi hukum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, analisis putusan Mahkamah Konstitusi, serta telaah terhadap praktik-praktik pemerintahan pasca-Reformasi, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas praktik hukum. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, pengaruh kepentingan politik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat utama. Di sisi lain, Reformasi juga membuka ruang pembaruan melalui penguatan peran Mahkamah Konstitusi, desentralisasi, dan partisipasi publik. Kajian ini menegaskan pentingnya revitalisasi komitmen politik, penguatan budaya hukum, dan konsistensi penegakan hukum sebagai prasyarat untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Concepts :

Access to Document

Citations by Year