Abstract

Artikel kebijakan ini menganalisis tantangan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berupaya memposisikan diri sebagai destinasi wisata halal terkemuka. Meskipun visi strategis dan regulasi pusat telah ada, proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi hambatan signifikan, terutama prosedur yang berbelit-belit dan waktu tunggu yang lama. Permasalahan utama bersumber dari dualisme kewenangan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kurangnya integrasi sistem informasi antarlembaga, dan prosedur audit yang tidak efisien akibat keterbatasan sumber daya di tingkat daerah. Kondisi ini tidak hanya memberatkan pelaku UMKM dan menghambat daya saing produk lokal, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas visi halal NTB secara keseluruhan. Oleh karena itu, artikel ini mengidentifikasi akar masalah dan mengusulkan rekomendasi kebijakan strategis untuk mereformasi tata kelola JPH, memangkas prosedur, dan mengintegrasikan peran seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan ekosistem sertifikasi halal yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing.

Concepts :

Access to Document

Citations by Year