Abstract
Perkembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar, terutama melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan yang selaras dengan prinsip Islam. Meski demikian, tantangan masih muncul dari aspek regulasi, literasi keuangan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip operasional SBSN dalam perspektif hukum dan ekonomi syariah serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa SBSN dioperasikan melalui akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna’, yang masing-masing memiliki basis aset riil dan mekanisme pembagian risiko yang adil. SBSN terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam membiayai proyek infrastruktur strategis dan memperluas inklusi keuangan syariah. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala dalam bentuk celah regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat literasi publik terhadap produk investasi syariah. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi dan kepastian hukum untuk menjamin keberlanjutan SBSN sebagai instrumen keuangan syariah yang inklusif, etis, dan produktif dalam mendukung pembangunan nasional. The Existence of the Principles of State Sharia Securities as a Financing Instrument Abstract The development of Islamic financial instruments in Indonesia shows significant potential, particularly through Sovereign Sukuk (SBSN) as a Sharia-compliant financing alternative. However, challenges remain in regulatory implementation, financial literacy, and legal certainty. This study aims to analyze the operational principles of SBSN from both Islamic legal and economic perspectives and evaluate its effectiveness as a national development financing instrument. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches, based on primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that SBSN is structured using Sharia contracts such as mudharabah, musyarakah, ijarah, and istisna’, all of which rely on real assets and ensure equitable risk-sharing mechanisms. SBSN has made a significant contribution to funding strategic infrastructure projects while expanding Islamic financial inclusion. Nonetheless, regulatory gaps, weak institutional coordination, and low public literacy on Sharia-based investments hinder its optimal implementation. The study concludes that strengthening regulatory frameworks, improving financial literacy, and ensuring legal certainty are essential to maintain SBSN's sustainability as an ethical, inclusive, and productive Islamic financial instrument for national development.