Abstract
Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab rendahnya representasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling dari pengurus Partai Gerindra NTB dan pejabat KPU Provinsi NTB berdasarkan kriteria pemahaman terhadap mekanisme pencalonan dan implementasi kebijakan afirmasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan validasi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil menunjukkan meskipun regulasi kuota 30% keterwakilan perempuan telah diterapkan melalui UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023, implementasinya belum efektif. Data KPU NTB 2024 menunjukkan dari 450 calon legislatif, hanya 117 orang (26%) perempuan, di bawah kuota minimal 30%. Hanya Dapil Lombok Timur mencapai 30,59%, sementara dapil lain berkisar 22,59%-27%. Faktor penyebab utama: budaya patriarki yang mengakar kuat, keterbatasan dukungan struktural partai politik yang hanya memberikan bantuan minimal, kurangnya pendidikan politik berkelanjutan bagi perempuan, hambatan finansial kampanye, dan penempatan caleg perempuan pada nomor urut tidak strategis sebagai pemenuhan syarat administratif. Temuan menekankan regulasi afirmatif belum menjamin kesetaraan gender substantif, memerlukan reformasi sistemik mekanisme pencalonan legislatif untuk mewujudkan representasi perempuan bermakna. Low Representation of Women in the Nomination of Legislative Members in West Nusa Tenggara Province Abstract This study examines the factors contributing to the low representation of women in legislative candidacy in West Nusa Tenggara (NTB) Province. Using a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. Informants were selected via purposive sampling from NTB’s Gerindra Party officials and KPU (General Elections Commission) officers, based on their understanding of candidacy mechanisms and affirmative policy implementation. Data analysis employed the Miles and Huberman model, validated through source, technique, and time triangulation. Results indicate that despite the 30% gender quota regulation under Law No. 7/2017 and PKPU No. 10/2023, implementation remains ineffective. KPU NTB data (2024) shows only 117 out of 450 candidates (26%) were women below the 30% threshold. Only Lombok Timur District met the quota (30.59%), while others ranged between 22.59%-27%. Key causes include entrenched patriarchal norms, limited structural support from political parties, lack of sustained political education for women, campaign financing barriers, and non-strategic ballot placements to meet administrative requirements. Findings underscore that affirmative regulations alone cannot ensure substantive gender equality, necessitating systemic reforms in legislative candidacy mechanisms for meaningful female representation.