Abstract
Visi Indonesia Emas 2025 menjadikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dijadikan arus utama pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan. Kontribusi sektor swasta adalah faktor yang diperhitungkan. Tujuan penelitian adalah mengkaji kontribusi TJSL PT dalam agenda PRK di Indonesia. Kontribusi ini mengacu pada E NCD Indonesia 2022 dan RPJPN 2025-2045, pada sektor Kelautan dan Transportasi ditegaskan CSR/TJSL sebagai strategi pendanaan berupa penggalangan hibah, kategori pendanaan pendukunh (co-bebefit) bukan pendanaan pendanaan utama dalam strategi pendanaan PRK. PRK mengupayakan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema pendanaan Public-Privat-Partnership (PPP/Kemitraan Pemerintah-Swasta. PPP adalah prioritas strategi aspek pendanaan sumber Dana Kreatif (Non-Tradisional) untuk sektor kritikal atau prioritas mitigasi emisi yaitu Sektor energi dan sektor kehutanan. Skema PPP belum bisa dipastikan apakah Dana TJSL PT termasuk yang diperhitungkan sebagai sumber pendanaan untuk PRK. Penguatan substansi regulasi dan implementasi TJSL adalah sisi krusial dalam kontirubusi TJSL terhadap PRK di Indonesia.