Abstract
Perkawinan sebagai sarana yang sakral mengikat antara pria dan wanita dalam satu ikatan dengan tujuan bahagia dan kekal. Implikasi dari sebuah perkawinan tidak bisa dipisahkan terhadap harta benda dalam perkawinan. Wanita sebagai potensi ketidakseimbangan kuasa antara mantan suami dan istri dalam proses pembagian harta, yang seringkali menempatkan wanita pada posisi yang lebih rentan. Oleh karena itu itu bagaimana UU Perkawinan hadir sebagai sarana perlindungan wanita atas harta bendanya. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara sosialisasi di masyarakat. Dalam penyampaian materi sosialisasi menggunakan metode ceramah serta tanya jawab bersama peserta, dimana dalam hal ini tim pengabdian kepada masyarakat memaparkan materi sosialisasi hukum yakni “Edukasi Hukum: Perlindungan wanita terhadap kedudukan harta benda pasca perkawinan maupun putusnya perkawinan’. Hasil dari sosialisasi hukum ialah perlindugan wanita terhadap kedudukan harta benda pasca perkawinan maupun putusnya perkawinan memiliki implikasi yang sangat luas dan kompleks. Hal ini dapat dilakukan antisipasi dalam bentuk perlindungan preventif yang dimana salah satu cara dengan memberikan pemahaman bahwa kedudukan wanita di dalan suatu perkawinan itu adalah kedudukan yang seimbang baik itu untuk peran, kewajiban ataupun melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Pemahaman terhadap keduduk wanita berhak atas harta benda pasca perkawinan dan putsnya perkawinan yang meliputi harta bawaan dan harta bersama yang dibagi disebut dengan harta gono gini. Peraturan pun memberikan pengecualian terhadap timbulnya harta bersama dengan menggunakan perjanjian kawin, hal ini ditujukan sebagai sarana perlindungan wanita yang kerap kali menjadi pihak rentan dalam kedudukan harta bendanya.