Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Barat. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan hasil observasi dan praktik magang selama empat bulan di DPMPTSP. Hasil penulisan menunjukkan bahwa proses pengajuan dan pertanggungjawaban SPPD di DPMPTSP telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, mulai dari pengajuan dokumen, persetujuan atasan, pelaksanaan perjalanan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan tanda tangan pejabat berwenang dan kurangnya komunikasi antarbagian yang menghambat kelancaran administrasi. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan perjalanan dinas di instansi pemerintah daerah.

Concepts :

Access to Document

Citations by Year