Research output
1,538 paper
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945
article
cite 0
Year 2017
Open Access
Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
article
cite 0
Year 2017
Open Access
Pertanggungjawaban Pidana Panitia Penerima Hasil Pekrjaan (PPHP) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemrintah
article
cite 0
Year 2017
Open Access
Fungsi Hukum Dalam Penataan Pulau-Pulau Kecil Di Nusa Tenggara Barat
article
cite 0
Year 2017
Open Access
Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram
article
cite 0
Year 2017
Open Access
PERAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH DI PULAU LOMBOK
article
cite 24
Year 2016
Closed
“Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit” (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ Puu-Iv/2006)
article
cite 9
Year 2016
Open Access
PERSPEKTIF TRIANGLE FRAUD THEORY DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH PROVINSI NTB
article
cite 8
Year 2016
Open Access
DETERMINAN KEPATUHAN PADA KETENTUAN PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat)
article
cite 6
Year 2016
Open Access
Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia
article
cite 6
Year 2016
Open Access
Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dalam Pencegahan dan Penyelesaian Malpraktek Kedokteran
article
cite 6
Year 2016
Open Access
PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI REFORMASI PEMBANGUNAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN CITA NEGARA KESEJAHTERAAN
article
cite 5
Year 2016
Open Access
IMPLIKASI HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA)
article
cite 5
Year 2016
Open Access
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
article
cite 4
Year 2016
Open Access
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SECARA SERENTAK
article
cite 4
Year 2016
Open Access