Research output
32,212 paper
Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Dalam Pemberhentian Kepala Kewilayahan Selaku Perangkat Desa (Studi Di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB)
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Persfektif Hukum Tata Negara Darurat
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Fektivitas Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kabupaten Lombok Tengah)
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Hutan Produksi Di Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Penegakan Hukum Garis Sempadan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah
article
cite 0
Year 2023
Open Access
Meningkatkan Literasi Teknologi di Masyarakat Pedesaan Melalui Pelatihan Digital
article
cite 0
Year 2023
Open Access